DAFTAR NOMINATIF TENAGA HONORER KATEGORI 2

PENGUMUMAN

TENTANG

DAFTAR NOMINATIF TENAGA HONORER KATEGORI II PESERTA TES CPNS

LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MUNA

TAHUN ANGGARAN 2013

Berdasarkan Surat Kepala Badan  Kepegawaian Negara Nomor : K: 26-30/V.146-1/99 Tanggal,              02 September 2013 perihal Penyampaian Daftar Nominatif Tenaga Honorer (TH) Kategori II sebagai peserta Tes CPNS Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2013, maka dengan ini pemerintah Kabupaten Muna Mengumumkan :

  1. Daftar nama – nama tenaga honorer Kategori II sebagai peserta tes CPNS  Lingkup pemerintah Kabupaten Muna Tahun anggaran 2013, sebagai mana dalam daftar berikut ini.
  2. Bagi mereka yang namanya tercantum dalam daftar tersebut agar menyampaikan berkas kepada kepala BKD kabupaten Muna, berkas tersebut yaitu :
    1. Formulir Keikut sertaan
    2. Pas Foto  4 x 6 sebanyak 3 Lembar (berwarna)
    3. Foto Copy tanda Pengenal yang masih berlaku
    4. Untuk tenaga Guru map warna Kuning
    5. Untuk tenaga Kesehatan map warna Merah
    6. Untuk tenaga Teknis Administrasi Lain map warna Hijau
    7. Untuk tenaga Penyuluh  map warna Biru
  3. Penerimaan Berkas Tersebut dimulai tanggal 21 September sampai dengan 30 September 2013

Pengumuman dan formulir keikutsertaan dapat dilihat juga pada bkdmunakab.wordpress.com

Demikian pengumuman ini untuk dimaklumi.

silahkan download FORMULIR KEIKUTSERTAAN

dan file daftar nama di  7403_K2_PEMERINTAH_KAB._MUNA

Tinggalkan komentar

Filed under Uncategorized

Pengumuman Tenaga Honorer K-2 Kab. Muna

Surat MenPAN-RB Nomor: B/751/M.PAN-RB/03/2013 tanggal 18 Maret 2013 perihal Penyampaian data Tenaga Honorer K.II Kepada PPK Pusat dan Daerah tersebut jadwal pengumuman akan berlangsung sejak 27 Maret hingga 16 April 2013. Dalam mengumumkan listing K.II, para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) baik Pusat maupun Daerah agar mencantumkan persyaratan tenaga honorer sesuai dengan PP Nomor 48 Tahun 2005 yo PP Nomor 43 tahun 2007 dan Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 05 Tahun 2010. Setelah diumumkan, terhadap listing data K.II  PPK akan melakukan penelitian dan pemerikasaan apabila ada sanggahan/pengaduan/keberatan dan hasil pemeriksaan dan tanggapan atas pengaduan disampaikan paling lambat selama 45 hari sejak pengumuman dan menyampaikan hasilnya kepada Kepala BKN.

“PPK diamanatkan mengumumkan listing data honorer K.II melalui pengumuman/media cetak/media online selama 21 hari kerja setelah menerima daftar dari BKN,” jelas Kepala bagian Humas BKN Tumpak Hutabarat dalam  audiensi dengan DPRD Pemkab. Lamongan, selasa (26/3). Audiensi tersebut berlangsung di Ruang Rapat Gedung I, Lt 1 Kantor Pusat BKN Jakarta.

Oleh karena dasar tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Muna L. IRIAN, M.Si. sangat menekankan pengumuman yang bersifat transparansi; “Saya sangat setuju akan adanya pengumuman lewat media masa (media cetak/media online), dengan demikian kita bisa lebih transparansi terhadap masyarakat khususnya masyarakat kabupaten Muna”. Beliau juga menambahkan bahwa sesuai dengan PP 56 TH 2012 ; Tenaga Honorer Kategori – 2 (K-II) adalah tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan kriteria, diangkat oleh pejabat yang berwenang, bekerja di instansi pemerintah, masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus, berusia paling rendah 19 (sembilan belas) tahun dan tidak boleh lebih dari 46 (empat puluh enam) tahun pada tanggal 1 Januari 2006.

Menurut Kepala Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Muna Muh. Naazirun, M.Pd yang mengikuti serah terima Listing K-II di kantor Regional 4 Makassar “para Tenaga Honorer yang sudah termasuk dalam Listing setelah itu tinggal menunggu Proses Selanjutnya yaitu Uji Publik, Verifikasi dan Falidasi dan pelaksanaan ujian/seleksi. Proses Ujian/Seleksi Bagi tenaga honorer K.II direncanakan pada Juli/Juni 2013″.

Adapun persyaratan Tenaga Honorer K-II sesuai dengan PP 56 Tahun 2012 antara lain :

  1. Mempunyai masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil masih bekerja secara terus-menerus.
  2. Berusia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun dan paling rendah 19 (sembilan belas) tahun pada 1 Januari 2006.

Dengan Penentuan Masa Kerja ;

  • bagi tenaga honorer yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mengisi formasi Tahun Anggaran 2012; dan
  • bagi tenaga honorer yang tidak dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mengisi formasi Tahun Anggaran 2013 dan formasi Tahun Anggaran 2014.

sumber www.bkn.go.id

silahkan download file Pengumuman K-II. Untuk informasi selanjutnya silahkan hubungi BKD Kab. Muna

NR-34/bkdmn

Tinggalkan komentar

Filed under Uncategorized

Persyaratan Pengurusan KARPEG PNS

Sudahkah saya memiliki Karpeg? itulah pertanyaan yang pertama kali ada dalam benak seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang baru menerima Surat Keputusan Pengangkatan. Seperti yang kita ketahui menjadi PNS harus melewati masa percobaan sebagai CPNS sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun, telah lulus Diklat Prajabatan, sehat jasmani dan rohani yang ditentukan oleh tim penguji kesehatan tersendiri, serta DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 43 tahun 1999. BKN sebagai instansi pemerintah yang ditunjuk untuk membantu Presiden dalam hal manajemen kepegawaian bagi seluruh PNS. Salah satu kegiatan manajemen Kepegawaian yang dilakukan BKN dalam rangka penertiban dan peningkatan tata usaha kepegawaian, ialah menetapkan Kartu Pegawai Negeri Sipil (Karpeg) bagi seluruh PNS.

Karpeg berfungsi sebagai identitas PNS dalam menjalankan tugas, selain itu Karpeg juga befungsi sebagai syarat kelengkapan administrasi Kenaikan Pangkat (KP) serta dipergunakan untuk syarat kelengkapan administrasi lainnya. Karpeg berlaku selama yang bersangkutan menjadi Pegawai Negeri Sipil, dan apabila yang bersangkutan telah berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil maka Karpeg tersebut dengan sendirinya tidak berlaku lagi.

BKN selaku instansi yang menangani penetapan/pembuatan karpeg berdasarkan usul dari BKD atau Instansi Vertikal baik secara kolektif maupun perorangan. Persyaratan usul pembuatan karpeg sesuai dengan Keputusan Kepala BAKN Nomor 01/KEP/1994 tanggal 07 Januari 1994, yakni:

1). Surat Pengantar dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) atau Bagian Kepegawaian Instansi Vetikal PNS yang bersangkutan;

2). Fotokopi Sah Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (SK CPNS) yang dilegalisir;

3). Fotokopi Sah Surat Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) yang dilegalisir;

4). Fotokopi Sah Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (lulus) yang dilegalisir;

5). Fotokopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) yang dilegalisir;

6). Pas photo ukuran 3×4 sebanyak 2 lembar ( kertas foto dof );

Adapun Persyaratan Penggantian KARPEG Karena Kehilangan Antara Lain :

Selain Syarat pengursan di atas berkas harus dilengkapi dengan ;

7). Surat Penyataan Kahilangan Karpeg dan

8). Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian (asli) untuk penggantian Karpeg yang hilang.

Untuk yang TMT CPNS 2009 ke bawah harus melengkapi :

Selain Melengkapi Berkas pengurusan KARPEG baru harus melengkapi :

  1. Pernyataan Kronologis keterlambatan Pengurusan KARPEG;
  2. Keterangan Kronologis Keterambatan Pengurusan KARPEG;
  3. Slip Gaji Terakhir
  4. Keterangan Aktif Melaksanakan Tugas;
  5. Pernyataan tidak pernah dijatuhi HUKUMAN

NR-34/admbkd

Tinggalkan komentar

Filed under Uncategorized

Persyaratan Pengurusan Kartu TASPEN

TABUNGAN HARI TUA

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1981, Taspen mengelola program THT yang merupakan program asuransi terdiri dari asuransi dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun ditambah dengan asuransi kematian.
Asuransi Dwiguna adalah jenis asuransi yang memberikan jaminan keuangan kepada peserta pada saat mencapai usia pensiun atau bagi ahli warisnya apabila peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun.

Asuransi Kematian (askem) adalah jenis asuransi yang memberikan jaminan keuangan bagi peserta apabila isteri/suami/anak meninggal dunia atau bagi ahli warisnya apabila peserta meninggal dunia. Askem anak diberikan apabila belum berusia 21 tahun atau 25 tahun yang masih sekolah dan belum menikah. Askem merupakan manfaat tambahan yang diberikan tanpa dipungut iuran.

Kepesertaan program THT dimulai sejak yang bersangkutan diangkat sebagai pegawai/pejabat negara sampai dengan pegawai/pejabat negara tersebut berhenti.

Persyaratan Pembuatan Kartu Peserta Taspen
(Taspen = Tabungan Pensiun)

a) Persyaratan Pembuatan Kartu Peserta Taspen;

1.   Fotocopy SK Pengangkatan sebagai CPNS (rangkap 2)
2.   Fotocopy Surat aktif melaksanakan tugas dari Dinas yg Bersangkutan (rangkap 2)
3.    Fotocopy keterangan pembayaran tunjangan keluarga (KP4) = (rangkap 2)

b) Persyaratan Pembuatan Kartu Peserta Taspen Pengganti karena hilang;

1.   Fotocopy SK Pengangkatan sebagai CPNS (rangkap 2)
2.   Fotocopy Surat aktif melaksanakan tugas dari Dinas yg Bersangkutan (rangkap 2)
3.    Fotocopy keterangan pembayaran tunjangan keluarga (KP4) = (rangkap 2)
4. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian Setempat

Tinggalkan komentar

Filed under Uncategorized

Hasil Verifikasi Akhir Tenaga Honorer K-1 Kab. Muna Meloloskan 51 Orang Tenaga Honorer

Jakarta-Humas BKN, Sebanyak 52 ribu formasi tenaga honorer kategori 1 untuk 29 instansi pusat dan 413 instansi daerah telah diserahkan ke masing-masing instansi pusat dan BKD provinsi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penyerahan ini dilakukan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengadaan CPNS Dari Tenaga Honorer yang dilaksanakan di Gedung Manggala Wanabakti, Rabu (19/12). Jumlah ini merupakan jumlah sementara dari hasil pelaksanaan Quality Assurance yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai tindak lanjut uji publik atas 71 ribu

Direktur PLP Bidang Polsoskam Lainnya BPKP Bonardo Hutauruk menjelaskan bahwa pengumuman awal tenaga honorer kategori 1 merupakan uji publik dan bukan pengumuman final.

“Dengan adanya uji publik, banyak pengaduan yang berdatangan sehingga menghasilkan tiga kegiatan,yakni  Verifikasi Ulang, Quality Assurance dan Audit dengan Tujuan Tertentu,” jelas Bonardo.  Lebih lanjut Bornado menegaskan bahwa masuknya BPKP untuk memberikan keyakinan yang memadai dengan memastikan data yang dimasukkan benar-benar sesuai dengan peraturan dan tidak membahas masalah kebijakan. Mekanisme Penetapan NIP CPNS untuk tenaga honorer juga disampaikan dalam acara tersebut. Pembahasan materi ini disampaikan langsung oleh Deputi Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun  BKN Sulardi. Hadir dalam acara ini Kepala BKN Eko Sutrisno, para pejabat di lingkungan KemenPAN-RB, BKN, BPKP dan juga undangan dari 33 instansi Pusat serta 413 instansi daerah. Proses pemberkasan di BKN saat ini sudah menggunakan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) sehingga tidak lagi menggunakan formulir D1A. Untuk informasi lebih lanjut tentang penggunaan SAPK dapat dilihat di http://www.bkn.go.id atau menghubungi Kantor Pusat BKN atau Kantor Regional BKN.

Untuk Tenaga Honorer Kategori-1  Pemerintah Kabupaten Muna hasil Verifikasi Ulang Tgl 19 Desember 2012 yang dilaksanakan di Gedung Manggala Wanabakti menjadi 51 Orang.

Daftar Nama-Nama Tenaga Honorer Kategori -1 Pemerintah Kab. Muna dapat di lihat pada file “Lengkap”

Sumber : www.bkn.go.id

Tinggalkan komentar

Filed under Uncategorized

Rapat Kerja dan MOU Implementasi SAPK Online

Sebagai Implementasi dari hasil survei oleh Tim IT dari Kanreg IV BKN dengan BKD/Biro Kepegawaian Kab/Kota diwilayah kerja Kantor Regional IV BKN, pada tanggal 11 Nopember 2008 di Aula Lagaligo Kantor Regional IV BKN, diadakan penanda tanganan Nota Kesepakatan antara Kepala Kantor Regional IV BKN ( H. Sumat, SH) dengan 17 Kepala BKD/Biro Kepegawaian ( Biro Kepegawaian Prop. Maluku, BKD Kab. Bantaeng, BKD Kab. Sinjai, BKD Kab. Luwu Utara, BKD Kab. Luwu Timur, BKD Kab. Selayar, BKD Kab. Tana Toraja, BKD Kab. Enrekang, BKD Kab. Pangkajene Kepulauan, BKD Kab. Bone, BKD Kab. Soppeng, BKD Kota Pare-Pare, BKD Kab. Konawe, BKD Kab. Muna, BKD Kab. Majene, BKD Kab. Seram Bagian Barat dan BKD Kab. Seram Bagian Timur. Dengan adanya MoU yang telah di tanda tangani di harapkan pelaksanaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) online dapat segera di realisasikan dan diimplementasikan, sehingga untuk proses mutasi kepegawaian khususnya Kenaikan Pangkat periode April 2009 dapat segera direalisasikan menggunakan aplikasi online.  Penandatangan MOU Implementasi SAPK Online Kepala Kanreg IV BKN H. Sumat dengan Kepala BKD Kab. Sinjai Drs. Taufig  Pemaparan dari BKN Pusat oleh Gunawan Peserta Rapak Kerja Implementasi SAPK Online.

 

Sumber  ; www.bkn.go.id

Tinggalkan komentar

Filed under Uncategorized

54 Honorer Lulus, BKD Muna Belum Terima Surat BKN

Meski Badan Kepegawaian Nasional (BKN) telah merilis daftar nama-nama hasil verifikasi daftar nama honorer kategori 1 yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai CPNSD, namun hingga kini BKD Muna belum menerima surat pemberitahuan resmi dari BKN.

Dari daftar nama kategori 1 yang dinyatakan lulus verifikasi yang termuat di situs BKN, untuk Kabupaten Muna sebanyak 54 honorer dinyatakan lulus verifikasi. “Secara resmi, kita belum menerima pemberitahuan dari BKN terkait nama-nama honorer yang lulus verifikasi,” ungkap Ahmad Sabir, Kabid Dokumentasi, Penggajian dan Informasi Kepegawaian BKD Muna, kemarin.

Terkait adanya pengumuman yang dirilis langsung oleh BKN, kata Ahmad Sabri, kemungkinan sudah seperti itu adanya. Untuk pengumuman nama-nama honorer, BKN hanya memunculkan nama-nama yang lulus verifikasi berdasarkan data yang dikirim Pemkab Muna.

BKD Muna lanjutnya, untuk honorer kategori 1 berkas yang dikirim sebanyak 991 dan kategori 2 sebanyak 5.323 berkas. “Dalam berkas 5323 itu, termasuk juga berkas 991. Ini dilakukan untuk mengantisipasi, kategori 1 yang dinyatakan tidak lulus berkas, bisa masuk kategori 2,” terangnya.

Berkas-berkas dari para honorer diperiksa oleh BKN dan BPKP. Setelah ada hasil verifikasinya, BKN akan mengirim daftar nama yang dinyatakan lulus ke BKN Regional Makasar. Nanti BKN Regional yang akan mengundang BKD Kabupaten/Kota, untuk menyerahkan daftar nama honorer yang dinyatakan lulus verifikasi. Kemudian, BKD Kabupaten akan mengumumkan nama-nama yang dinyatakan lulus verifikasi dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan sanggah atau komplain. “Masa sanggahnya 14 hari,” sebutnya.

Apa untuk Muna sudah paten 54 orang? Kata Ahmad Sabir, betul atau tidak data itu masih jadi tanda tanya, karena belum ada surat resmi dari BKN. Bilapun 54 honorer itu yang dinyatakan lulus verifikasi, dalam masa sanggah bisa saja jumlahnya berkurang, namun tidak bisa bertambah lagi.

Sumber :

http://sultra.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=76982

Tinggalkan komentar

Filed under Uncategorized